Permasalahan tata ruang merupakan salah satu penyebab terhambatnya pembangunan di
Indonesia. Salah satu akar permasalahan dari adanya konflik ruang diantaranya adalah
peta-peta tematik yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan maupun
penerbitan perizinan pemanfaatan ruang menggunakan standar dan referensi yang berbedabeda, sehingga rentan terjadi tumpang tindih kawasan satu dengan lainnya. Pengurangan
potensi konflik ruang ini telah dirancang Pemerintah, salah satunya melalui Percepatan
Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 yang
tertuang dalam Paket Kebijakan Ekonomi VIII. Melalui pelaksanaan Percepatan Kebijakan
Satu Peta ini diharapkan mampu mengintegrasikan perencanaan pemanfaatan ruang secara
luas, mempermudah dan mempercepat penyelesaian konflik tumpang tindih pemanfaatan
lahan, penyelesaian batas daerah seluruh Indonesia, mempercepat pelaksanaan programprogram pembangunan kawasan maupun infrastruktur, serta membantu proses percepatan
penerbitan perizinan terkait dengan pemanfaatan lahan.